HALSEL, Jhazira – Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK mengungkap kerugian daerah sebesar Rp1,35 miliar yang berasal dari proyek-proyek Dinas Kesehatan Halmahera Selatan (Halsel) tahun 2023.
Proyek pembangunan Rumah Sakit Pratama Makian menjadi sorotan utama. Dari total nilai kontrak sebesar Rp44,2 miliar, realisasi fisik proyek hingga Februari 2024 baru mencapai 22,01 persen. Namun, pembayaran sudah dilakukan sebesar 25 persen, mengakibatkan kelebihan bayar Rp1,32 miliar.
Selain itu, BPK menemukan jaminan pelaksanaan dari rekanan PT BBS diduga palsu dan tidak bisa diverifikasi. Kontrak proyek tersebut telah diputus sejak Januari 2024, namun hingga kini belum ada tindak lanjut dari Pemkab Halsel maupun aparat hukum.
BPK juga mencatat kelebihan bayar Rp36 juta lebih pada proyek lain karena volume pekerjaan tidak sesuai, akibat lemahnya pengawasan teknis dan administrasi di Dinas Kesehatan.
Atas temuan ini, BPK mendesak agar Pemkab Halsel menindak Kepala Dinas Kesehatan, Asia Hasyim, dan pejabat terkait lainnya. BPK juga meminta agar dana kelebihan bayar segera ditarik, serta dugaan pemalsuan dokumen dilaporkan ke pihak berwenang.
Masalah ini diharapkan menjadi momentum bagi Pemkab Halsel untuk memperbaiki tata kelola anggaran, khususnya di sektor layanan dasar seperti kesehatan.
