Ahmad Purbaya: Soal Utang Pihak Ketiga Suda disepakati TAPD Dan Banggar.

SOFIFI, Jhaziramu — Pemerintah Provinsi Maluku Utara melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) kini memfokuskan pembayaran utang proyek multiyears tahun 2025. Utang ini diprioritaskan karena sudah diakomodasi dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2026 sesuai hasil pembahasan antara Banggar DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD) Malut.

“Utang pihak ketiga yang sedang dibayar ini multiyears, nilainya kurang lebih Rp 20 miliar. Sementara utang pihak ketiga lainnya akan dianggarkan ketika dana TDF cair,” jelas Kepala BPKAD Malut, Ahmad Purbaya, Senin (7/7).

Purbaya menambahkan, rapat Banggar dan TPAD sebelumnya telah menyepakati total utang pihak ketiga di luar multiyears sekitar Rp 100 miliar lebih. Namun anggaran untuk membayar utang tersebut belum masuk DPA karena bergantung pada pencairan Treasury Deposit Facility (TDF).

“Dana TDF kita awalnya Rp 409 miliar, tapi yang sudah cair baru Rp 88,6 miliar. Jadi sisanya masih menunggu. Pembayarannya akan dibahas lagi dalam APBD-P, tergantung hasil pembahasan dewan dan eksekutif,” terangnya.

Karena itu, sebagian utang pihak ketiga lainnya belum bisa dibayar. Purbaya menegaskan, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pun belum bisa mengajukan permintaan pembayaran jika belum diakomodasi dalam DPA.

“Data terakhir total sisa utang APBD 2023–2024 itu Rp 177 miliar. Dari jumlah itu, utang multiyears Rp 100 miliar lebih, yang sudah dibayar baru Rp 20 miliar. Sisanya sekitar Rp 90 miliar. Jadi sekarang yang ada di APBD hanya multiyears, uangnya tersedia, tapi OPD juga harus punya dasar untuk ajukan,” tandas Purbaya.