TERNATE, Jhazira – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Ansor Kota Ternate menaruh harapan besar pada Pemerintah Kota Ternate untuk turun tangan serius menyelesaikan persoalan lahan 4,5 hektare yang kini dihuni sekitar 168 kepala keluarga di tiga kelurahan: Ubo-ubo, Kayu Merah, dan Bastiong.
Harapan ini disampaikan Ketua LBH Ansor Ternate, Zulfikran A. Bailussy, SH, usai audiensi bersama Tim Penyelesaian Tanah Ubo-ubo, Polda Maluku Utara, Gerakan Pemuda Ansor, dan Kepala BPN Ternate pada Jumat (18/7/2025).
Dalam forum tersebut, pihak Polda Malut—melalui Kapolda Irjen Pol Waris Agono dan Kabidkum Kombes Pol Taufik Irpan Awaluddin—menjelaskan bahwa tanah yang disengketakan secara formil tercatat atas nama institusi Polda.
“Kami mengucapkan terima kasih atas keterbukaan Kapolda dan jajaran. Ini langkah maju yang layak diapresiasi,” kata Zulfikran, Sabtu (19/7).
Ia menilai, pembentukan tim khusus dan ruang dialog yang dibuka Polda menunjukkan komitmen menyelesaikan konflik dengan cara-cara yang manusiawi.
“Warga bukan objek hukum, tapi subjek yang berhak dilibatkan dalam mencari jalan keluar,” tegasnya.
Zulfikran menekankan pentingnya peran Pemerintah Kota Ternate untuk lebih proaktif. Ia meminta Wali Kota tidak hanya mengandalkan pendekatan hukum seperti somasi, melainkan mendorong penyelesaian lewat mediasi dan komunikasi terbuka.
“Ini bukan hanya soal administrasi kepemilikan, tapi soal nasib ratusan keluarga yang sudah puluhan tahun tinggal di lahan tersebut,” ujarnya.
Ia juga menyampaikan bahwa LBH Ansor diundang oleh Polda untuk mengikuti pertemuan bersama BPN.
“Kami datang bukan untuk mewakili siapa-siapa, tapi sebagai bagian dari masyarakat yang juga terdampak,” ungkapnya.
Zulfikran menutup dengan harapan agar semua pihak, baik pemerintah, aparat, maupun masyarakat, duduk bersama dalam semangat kemanusiaan demi menemukan solusi terbaik.
