TERNATE, Jhazirah.com- Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Maluku Utara, Iksan R.A. Arsad, buka suara menanggapi isu liar soal penggunaan anggaran perjalanan dinas di instansinya. Ia menegaskan bahwa semua kegiatan dilaksanakan sesuai aturan dan kebutuhan organisasi, bukan atas dasar keinginan pribadi.
“Sejak saya menjabat sebagai Plt hingga definitif, saya pastikan tidak ada perjalanan dinas fiktif. Semua sesuai mekanisme dan kebutuhan kerja,” ujar Iksan, Senin (14/10/2025).
Ia menyebut, besaran anggaran perjalanan dinas di Kominfo Malut masih dalam batas wajar dan sesuai Standar Biaya Umum (SBU) 2024. “Untuk pejabat eselon II rata-rata hanya Rp15 juta sampai Rp18 juta, jauh dari angka yang beredar di publik,” katanya.
Iksan juga menekankan bahwa setiap temuan kecil dari BPK, seperti kelebihan biaya transportasi lokal, selalu dikembalikan oleh pegawai yang bersangkutan. “Selama ini tidak pernah ada temuan besar dari BPK. Kami selalu terbuka dan akuntabel,” tambahnya.
Menurutnya, fokus anggaran Kominfo diarahkan pada peningkatan kualitas layanan publik, terutama melalui penguatan SPBE dan digitalisasi pemerintahan. “Berkat kerja keras bidang e-government, nilai SPBE Malut meningkat signifikan dari 2,47 menjadi 2,69. Itu bukti bahwa anggaran kita produktif,” paparnya.
Lebih jauh, Iksan menjelaskan, Kominfo Malut aktif berkoordinasi dengan berbagai lembaga pusat, termasuk Kementerian Dalam Negeri, Bappenas, BSSN, dan Kominfo RI, dalam mengembangkan kebijakan satu data dan keamanan siber. “Ini bukan perjalanan seremonial, tapi kerja teknis yang berdampak langsung pada tata kelola pemerintahan digital di daerah,” tegasnya.
Ia menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa efisiensi anggaran tetap menjadi prioritas. “Tahun ini, dari pagu Rp500 juta lebih, hanya sekitar Rp350 juta yang digunakan. Kami bekerja berdasarkan rasionalitas organisasi, bukan isu-isu liar,” ujarnya.
