TERNATE, Jhazirah- Pemerintah Provinsi Maluku Utara menorehkan capaian signifikan pada tahun 2025 dengan meraih skor 90 dalam penilaian Monitoring Center for Prevention (MCSP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sekaligus menempati peringkat ketiga nasional. Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, menyatakan optimisme untuk meningkatkan skor tersebut menjadi 95 pada tahun 2026.
Pernyataan itu disampaikan usai menyerahkan bantuan kaki palsu bagi penyandang disabilitas di Wasana Bahagia Ternate, Selasa (9/12/2025). Sherly menilai lonjakan skor dari 71 pada tahun sebelumnya merupakan bukti efektivitas upaya pencegahan korupsi di lingkup pemerintah provinsi.
“Dulu kita di zona kuning dengan skor 71. Kini kita berada di zona hijau dengan skor 90 dan peringkat ketiga nasional. Ini bukan sekadar angka, tetapi bukti perubahan sistem pencegahan korupsi yang berjalan,” ujarnya.
Meski demikian, Sherly mengakui masih terdapat tantangan, salah satunya belum tersedianya survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik. Ia menegaskan bahwa peningkatan skor MCSP harus sejalan dengan pemanfaatan anggaran yang efektif.
“Pada 2026, harapannya setiap rupiah APBD benar-benar produktif, tepat sasaran, dan menjawab kebutuhan publik,” tegasnya.
Sebagai langkah penguatan integritas anggaran, Pemprov Malut menggandeng Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk meninjau Harga Perkiraan Sendiri (HPS) seluruh kegiatan. Hasil review menunjukkan penurunan satuan harga rata-rata hingga 30 persen.
“Ini berarti kita hanya membuat program yang benar-benar dibutuhkan dan menghilangkan komponen yang tidak relevan,” tambah Sherly.
Dalam momentum Hari Antikorupsi Sedunia, Sherly menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas, serta memperkuat kepercayaan publik melalui tata kelola pemerintahan yang bersih.
