BKD dan Inspektorat Beda Versi Soal Penonaktifan 4 OPD, Akademisi Minta Gubernur Transparan

SOFIFI, Jhazirah– Kebijakan penonaktifan empat Kepala OPD di Pemerintah Provinsi Maluku Utara memunculkan polemik, menyusul pernyataan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan Inspektorat yang dinilai saling bertolak belakang. Akademisi Unkhair, Muamil Sunan, menilai kondisi ini berbahaya jika tidak dijelaskan secara terbuka kepada publik.

Muamil mengingatkan Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda agar tidak mudah terpengaruh oleh dinamika internal birokrasi yang diduga sarat kepentingan jangka panjang.

“Penonaktifan ini harus jelas dasarnya. Apakah karena status terperiksa di Kejati atau hasil pemeriksaan tim internal Pemprov,” kata Muamil.

Ia menjelaskan, jika penonaktifan didasarkan pada status terperiksa oleh Kejati akibat temuan LHP BPK, maka penerapan kebijakan harus konsisten terhadap semua pejabat yang memiliki status serupa.

“Kalau tidak konsisten, publik akan melihat ada standar ganda,” ujarnya.

Muamil lalu mengulas pernyataan Plt Kepala BKD Malut, Zulkifli Bian, yang menyebut penonaktifan dilakukan karena keempat pejabat berstatus terperiksa berdasarkan hasil pemeriksaan Inspektorat pada akhir Desember 2025.

Menurut BKD, penonaktifan sementara merupakan kewajiban sesuai aturan, dengan batas waktu pemeriksaan hingga 20 Januari 2026, dan sanksi terberat berupa penurunan jabatan jika terbukti bersalah.

Namun, pernyataan tersebut berbeda dengan penjelasan Plt Kepala Inspektorat Malut, Nani Riana Pakaya.

Nani menegaskan bahwa temuan BPK pada tahun-tahun sebelumnya telah ditindaklanjuti, dan Inspektorat tidak memiliki kewenangan menyatakan apakah seluruh proses sudah selesai atau belum.

“Kami hanya menindaklanjuti rekomendasi BPK. Saat ini BPK masih meminta kembali SPJ,” katanya.

Ia juga menegaskan bahwa pemeriksaan terhadap empat Kepala OPD bukan pemeriksaan temuan BPK. “Itu bukan pemeriksaan BPK. Silakan tanyakan langsung kepada Pak Sekda selaku ketua tim,” ucap Nani.

Menurut Nani, proses yang berjalan saat ini sebatas klarifikasi dan konfirmasi, bukan audit atau pemeriksaan indikasi pelanggaran.

Perbedaan pernyataan antara BKD dan Inspektorat ini, menurut Muamil, memperkuat dugaan adanya tarik-menarik kepentingan di internal birokrasi Pemprov Malut.

“Kalau tidak segera diluruskan, ini bisa menjadi preseden buruk dan menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintahan,” tandasnya.