SOFIFI, Jhazirah.com – Pemerintah Provinsi Maluku Utara melalui Biro Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung program Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yaitu Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MCSP) Tahun 2025, khususnya di bidang pengadaan barang dan jasa.
Program MCSP ini merupakan upaya pencegahan korupsi yang digagas KPK agar tata kelola pemerintahan menjadi lebih bersih, transparan, akuntabel, dan bebas dari korupsi.
Wujud nyata komitmen tersebut dilakukan melalui Rapat Tindak Lanjut Monitoring dan Evaluasi Proyek Strategis Daerah serta Pemenuhan MCSP KPK yang digelar pada Senin (13/10/2025) di ruang rapat BPBJ Malut, Sofifi.
Rapat dihadiri oleh berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, seperti Inspektorat, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas PUPR, Dinas Perumahan, Bappeda, BPKAD, RSUD H. Chasan Boesoirie, dan Biro Hukum. Pembahasan difokuskan pada strategi meningkatkan Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (IPKD) di sektor pengadaan barang dan jasa.
Rapat dipimpin langsung oleh Plt. Kepala BPBJ Malut, Ir. Hairil Hi. Hukum. Ia menegaskan pihaknya siap mengawal pelaksanaan MCSP KPK dengan maksimal.
“Kami dari BPBJ berkomitmen mendukung penuh MCSP KPK agar pengadaan di Maluku Utara semakin baik. Sampai tanggal 12 Oktober 2025, capaian MCSP di area pengadaan sudah mencapai 47,5 persen,” ujar Hairil.
Ia pun berharap angka ini bisa terus naik dengan kerja sama yang baik antar OPD.
“Seluruh dokumen harus sudah masuk ke BPBJ paling lambat Jumat, 17 Oktober 2025. Untuk itu, kita butuh kerja sama semua pihak. Sejalan dengan semangat HUT Provinsi Maluku Utara, bersama kita pasti bisa selesaikan target ini tepat waktu,” tutupnya.
