APBD Perubahan 2026 Disahkan: Rp 988,83 Miliar, Pendapatan Transfer Tetap Penopang Utama

TERNATE, Jhazirah.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Ternate telah mengesahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp 988.830.793.471 atau setara Rp 988,83 miliar.

Penetapan ini dilakukan dalam sidang paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Kota Ternate, Rusdi A. IM, Selasa (29/9/2026). Dalam kesempatan itu, Wali Kota Ternate M. Tauhid Soleman menegaskan struktur pendapatan daerah masih sangat bergantung pada dana perimbangan.

“Pendapatan Asli Daerah tercatat Rp 159,69 miliar, Pendapatan Transfer Rp 820,70 miliar, serta pendapatan lain-lain yang sah sebesar Rp 8,43 miliar. Angka ini memperlihatkan bahwa pendapatan transfer masih menjadi tulang punggung penerimaan daerah kita,” ungkap Wali Kota.

Di sisi pengeluaran, belanja daerah ditetapkan Rp 987,52 miliar, yang terdiri dari belanja operasi Rp 929,39 miliar, belanja modal Rp 50,93 miliar, dan belanja tidak terduga Rp 7,20 miliar.

Pembiayaan daerah memanfaatkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun lalu sebesar Rp 1,69 miliar. Sementara itu, pemerintah kota menyisihkan Rp 3 miliar sebagai penyertaan modal pada Bank BPRS.

Dengan demikian, terjadi selisih lebih pendapatan atas belanja sebesar Rp 1,31 miliar. Nilai inilah yang digunakan untuk menutup kekurangan pembiayaan neto, sehingga sisa anggaran tahun ini ditetapkan nol rupiah.

“Keseimbangan ini sengaja dijaga agar fiskal tetap sehat dan berkelanjutan, tidak hanya untuk saat ini, tetapi juga masa depan,” jelas Wali Kota.

Langkah selanjutnya, dokumen APBD Perubahan ini akan dikirim ke Pemerintah Provinsi Maluku Utara untuk dievaluasi sesuai ketentuan yang berlaku. Wali Kota berharap seluruh pihak dapat bersinergi agar proses berjalan lancar.

Menyadari keterbatasan anggaran, Wali Kota mengingatkan perlunya ketegasan dalam memilih prioritas. Tidak semua kebutuhan bisa dipenuhi sekaligus; yang didahulukan adalah pelayanan dasar serta kegiatan yang memberi dampak nyata bagi masyarakat.

“Keberhasilan anggaran bukan dilihat dari seberapa besar uang habis, melainkan seberapa baik kesejahteraan warga meningkat dan pembangunan terasa manfaatnya,” tegasnya.

Pemerintah Kota juga berkomitmen memperkuat tata kelola keuangan melalui data yang akurat, pemanfaatan teknologi, peningkatan kualitas perencanaan, serta pengawasan yang ketat. Setiap perangkat daerah diminta memastikan program berjalan tepat waktu, tepat sasaran, dan akuntabel.

Di akhir sambutannya, Wali Kota menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh pimpinan dan anggota DPRD atas kerja sama yang baik selama proses pembahasan anggaran.