TERNATE, Jhazira.com — Wali Kota Ternate, M. Tauhid Soleman, secara resmi menyampaikan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Ternate Tahun Anggaran 2027 dalam Rapat Paripurna ke-7 Masa Sidang I Tahun 2026 di Gedung DPRD Kota Ternate, Senin (9/11/2026). Anggaran yang diajukan mencatat pendapatan daerah sebesar Rp1.064.857.085.651 dan belanja daerah sebesar Rp1.061.857.085.651.
Dalam penyampaiannya, M. Tauhid Soleman menyatakan penyusunan APBD 2027 telah disesuaikan dengan kondisi perekonomian dan kemampuan fiskal daerah. Fokus utama penganggaran diarahkan pada peningkatan pendapatan, peningkatan kualitas belanja, serta pemenuhan pelayanan dasar bagi masyarakat.
Secara rinci, pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp1.064.857.085.651, yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp167.819 miliar, pendapatan transfer sebesar Rp888.756 miliar, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp8.281 miliar.
Sementara itu, total belanja daerah direncanakan sebesar Rp1.061.857.085.651, yang meliputi belanja operasi sebesar Rp962.342 miliar, belanja modal sebesar Rp79.514 miliar, dan belanja tidak terduga sebesar Rp20 miliar.
Wali Kota menjelaskan belanja daerah akan diprioritaskan untuk memenuhi Standar Pelayanan Minimal, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mendukung program prioritas pembangunan. Pemerintah Kota Ternate juga akan terus memperkuat Pendapatan Asli Daerah melalui optimalisasi pajak dan retribusi, perluasan sumber penerimaan, serta perbaikan tata kelola pendapatan daerah.
Pada sisi pembiayaan, pemerintah mengalokasikan Rp3 miliar untuk penyertaan modal pada PT BPRS Kota Ternate. Anggaran ini ditujukan untuk memperkuat permodalan sekaligus memperluas akses pembiayaan bagi masyarakat dan pelaku UMKM. Dengan demikian, APBD 2027 direncanakan mengalami surplus sebesar Rp3 miliar yang digunakan untuk membiayai penyertaan modal daerah tersebut.
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Ternate, Rusdi A. IM, mengingatkan agar penyusunan APBD 2027 mengacu pada Permendagri Nomor 17 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027. Ia juga meminta pemerintah daerah lebih selektif menetapkan program pembangunan dengan mengutamakan pelayanan dasar dan peningkatan ekonomi masyarakat.
