TERNATE, Jhazirah.com – Pemerintah Provinsi Maluku Utara terus memperkuat tata kelola pengadaan barang dan jasa guna mendukung percepatan pembangunan daerah. Langkah strategis itu diwujudkan melalui penjajakan kerja sama dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) RI dalam rangka meningkatkan kompetensi sumber daya manusia (SDM) pengadaan.
Pertemuan berlangsung di Kantor LKPP RI, dihadiri delegasi Pemprov Maluku Utara yang dipimpin Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara Samsuddin Abdul Kadir, didampingi Kepala Dinas PUPR Risman Iriyanto Jafar serta Kepala Biro PBJ Hairil Hukum. Rombongan diterima langsung oleh Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah LKPP RI Setya Budi Arijanta.
Dalam pertemuan tersebut, sejumlah agenda penting dibahas, mulai dari rencanakonsolidasi pengadaan, kontrak payung, penerapan Supply by Owner (SBO) pada pekerjaan konstruksi, permohonan kerja sama pelaksanaan Ujian Kompetensi PPK Tipe B Batch II, hingga pelatihan khusus untuk pejabat Eselon II selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
Sekda Maluku Utara Samsuddin Abdul Kadir menegaskan bahwa kualitas pembangunan tidak hanya bergantung pada besarnya anggaran, melainkan kemampuan aparatur mulai dari tahap perencanaan, pengadaan, pelaksanaan hingga serah terima pekerjaan.
“Kapasitas SDM Pemprov Maluku Utara harus benar‑benar kompeten untuk mengawal arah pembangunan Maluku Utara. Proses pengadaan barang/jasa tidak hanya berbicara pelaksanaan pekerjaan, melainkan dimulai dari perencanaan sampai serah terima pekerjaan. Karena itu, penguatan kompetensi SDM menjadi hal yang sangat penting,” ujar Samsuddin.
Ia menjelaskan bahwa koordinasi dengan LKPP merupakan upaya membangun sistem pengadaan yang lebih baik dan berkelanjutan. Langkah konkret yang dikonsultasikan yakni kolaborasi pengembangan sistem serta SDM pengadaan barang jasa di Maluku Utara.
Sementara itu, Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah LKPP RI Setya Budi Arijanta memberikan apresiasi terhadap langkah‑langkah strategis Pemprov Maluku Utara. Salah satunya keberhasilan penerapan konsolidasi melalui kontrak payung untuk pekerjaan konstruksi jalan Lapen.
Menurut Setya Budi, praktik tersebut menjadi pembelajaran positif bahkan sudah mendorong sejumlah pemerintah provinsi lain melakukan studi banding ke Maluku Utara. “Kami sangat mengapresiasi apa yang sudah dilakukan Pemprov Maluku Utara. Keberhasilan konsolidasi dan kontrak payung pekerjaan konstruksi jalan Lapen tersebut bahkan telah menjadi perhatian daerah lain, beberapa pemprov sudah melakukan studi banding ke Maluku Utara,” tuturnya.
Kepala Dinas PUPR Maluku Utara Risman Iriyanto Jafar menyatakan kesiapan jajarannya untuk terus bersinergi bersama Biro PBJ dan LKPP guna memastikan pembangunan infrastruktur berjalan sesuai target, tertib, transparan, efektif serta sesuai ketentuan yang berlaku.
Kepala Biro PBJ Setda Provinsi Maluku Utara Hairil Hi. Hukum menambahkan bahwa penguatan kompetensi SDM pengadaan adalah bagian penting untuk memperbaiki tata kelola PBJ. Pembangunan yang semakin kompleks harus diimbangi aparatur yang memahami regulasi serta alur pengadaan barang jasa.
“Kami siap mengawal pembangunan Maluku Utara, bukan hanya dari sisi pelaksanaan konstruksi, tetapi juga memastikan tata kelola pengadaan barang jasanya berjalan baik, profesional, dan sesuai ketentuan,” ucap Hairil.
Melalui kolaborasi dengan LKPP, Pemprov Maluku Utara berharap dapat memperluas akses peningkatan kompetensi, meningkatkan profesionalisme para pelaku pengadaan, serta mengembangkan praktik pengadaan yang adaptif terhadap kebutuhan pembangunan daerah. Pertemuan tersebut menegaskan bahwa membangun Maluku Utara tidak cukup hanya membangun infrastruktur, melainkan membutuhkan SDM yang kompeten, sistem yang kuat, serta tata kelola pengadaan yang profesional. (*)



















