Scroll untuk baca artikel
Example 325x300
Example floating
Example floating
Example 728x250
DaerahHeadlineKoleksi

Efisiensi Anggran Tidak Berpengaruh Program Prioritas Pemkot Ternate.

4
×

Efisiensi Anggran Tidak Berpengaruh Program Prioritas Pemkot Ternate.

Sebarkan artikel ini
Example 468x60

Ternate, Jhaziramu – Intruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efiisiensi anggran, rupanya tidak berdampak pada program prioritas pemerintah kota ternate yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Sekretaris Daerah Kota Ternate, Rizal Marsaoly, Jumat (14/2). mengatakan efisiensi ini adalah bagaimana hitungan mengikhtiarkan atas dana transfer pusat ke daerah yang mengalami pemotongan, jangan sampai pemotongan tersebut mengganggu sejumlah sumber dana yang berasal dari APBN, ujarnya

Example 300x600

Meskipun begitu, “kata Rizal” program prioritas tetap berjalan normal, dan pemerintah kota juga mendapat surat terkait efisiensi Rp4,5 miliar sekian dari dana transfer pusat ke daerah.

“saya pastikan efisiensi ini tidak terlalu berpengaruh sejumlah kebijakan dalam APBD 2025, program kegiatan tetap berjalan dengan melakukan optimalisasi terhadap sumber pendapatan bagi OPD pengelola PAD baik pajak maupun retribusi,” ucapnya.

Rizal juga menyampaikan, dengan efisiensi anggaran, maka PAD kota perlu digenjot. Untuk skemanya tergantung pemerintah dalam rangka kemandirian fiskal daerah dan tentu tidak bergantung pada pusat.

Menurut Rizal, pengurangan anggaran sekian persen bukan berarti akan hilang perjalanan dinas, tapi masih ada anggaran namun dikurangi frekuensinya.

“Selain efisiensi perjalanan dinas, ada efesiensi belanja modal dan jasa, namun itu kembali ke daerah untuk disesuaikan. Artinya, melihat sejauh mana kegiatan itu dilakukan efisiensi, apakah menjadi urgen atau tidak, tapi konsultasi dulu ke banggar DPRD sehingga langkah pemerintah juga sejalan dengan DPRD,” jelasnya.

Di sisi lain, kta Rizal, makan bergizi gratis ada alokasikan anggaran yang butuh disinergikan, sehingga APBD yang sudah ditetapkan pasti nilainya juga dikurangi. Sebab sifatnya mandatori sesuai instruksi presiden sehingga kepala daerah wajib tindak lanjut.

“Inpres yang keluar untuk memberi warning ke daerah sebagai penyesuaian anggaran dari APBN yang itu berkonsekuensi pada APBD agar terkoreksi. Nanti lihat porsi pemotongan dan rasionalisasi harus berbanding lurus,” pungkasnya.

 

 

Example 300250
Example 120x600

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *