Dugaan Dampak PT GTSHarus Diselidiki Menyeluruh: Dr. Arwan M. Sa’id: Hak Masyarakat dan Kelestarian Lingkungan Tak Boleh Dikorbankan Investasi 

HALSEL, Jhazirah.com  – Persoalan dugaan dampak lingkungan dari aktivitas pertambangan PT Gane Tambang Sentosa (GTS) di Desa Gambaru, Kecamatan Obi Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, kian mengemuka dan meminta penanganan serius. Perusahaan ini diketahui merupakan anak usaha yang 99% sahamnya dimiliki oleh Harita Nickel, bagian dari kelompok usaha Harita Grup . Warga setempat yang mengaku terdampak mendesak pemerintah pusat maupun daerah segera turun tangan guna melakukan investigasi objektif terhadap kondisi ekosistem serta dampak sosial yang mereka rasakan sehari-hari.

Keluhan warga Desa Gambaru yang disampaikan Sukmawati berpusat pada Kali Doko, sumber air utama bagi kehidupan mereka selama ini. Warga menduga perubahan kualitas air sungai yang kini tak lagi layak digunakan berhubungan langsung dengan operasional tambang di sekitar wilayah tersebut. Tak hanya itu, sejumlah lahan pertanian dan kebun warga juga dilaporkan mengalami kerusakan serta penurunan hasil panen drastis, yang secara langsung menggerus mata pencaharian keluarga.

“Kami sudah terlalu lama menanggung dampak ini. Kali Doko diduga tercemar, kebun kami rusak, namun sampai saat ini belum ada langkah nyata dari pihak berwenang. Kami meminta pemerintah tidak lagi menutup mata atas penderitaan kami,” ujar Sukmawati, Senin (20/7).

Menyikapi hal ini, Pemerhati Sosial dan Lingkungan Dr. Arwan M. Sa’id menegaskan setiap laporan masyarakat terkait dugaan kerusakan lingkungan wajib ditindaklanjuti melalui pemeriksaan yang transparan, berbasis data ilmiah, dan bebas dari kepentingan pihak mana pun.

Ia mengakui kehadiran investasi pertambangan berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Namun, hal itu tak boleh dijadikan alasan untuk mengesampingkan kelestarian alam maupun hak-hak dasar masyarakat yang tinggal di wilayah sekitar tambang—terutama bagi entitas yang merupakan bagian dari kelompok usaha berskala besar seperti Harita Grup.

“Ketika warga melaporkan perubahan kualitas air, kerusakan lahan, atau gangguan lingkungan lainnya, pemerintah harus hadir membuktikan kebenarannya lewat kajian independen. Apakah ada keterkaitan dengan aktivitas tambang? Semua harus terang benderang berdasarkan fakta di lapangan,” tegas Dr. Arwan.

Lebih jauh, ia menjelaskan kerusakan lingkungan tak sekadar merusak ekosistem, melainkan membawa dampak berantai pada kehidupan sosial masyarakat. Jika akses air bersih terganggu dan lahan sumber penghidupan rusak, maka terancam pula ketahanan pangan, kesehatan, tingkat kesejahteraan, hingga berpotensi memicu konflik sosial di tengah masyarakat.

“Masalah lingkungan adalah masalah kemanusiaan. Saat warga kehilangan hak atas air dan penghasilan yang layak, maka yang dirusak bukan hanya alam, melainkan harapan dan kualitas hidup mereka,” tambahnya.

Oleh karenanya, Dr. Arwan mendesak Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) segera menurunkan tim gabungan untuk memeriksa kondisi Kali Doko, melakukan pengujian laboratorium, serta memetakan dampak nyata yang dialami warga.

Kementerian ESDM pun diminta segera mengevaluasi kepatuhan PT GTS terhadap seluruh ketentuan dalam Izin Usaha Pertambangan (IUP), termasuk pelaksanaan dokumen lingkungan dan kewajiban pengelolaan dampak.

Sementara itu, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Halmahera Selatan dan Provinsi Maluku Utara didorong turun langsung ke lokasi, mengambil sampel yang diperlukan, dan mempublikasikan hasilnya secara terbuka guna menjaga kepercayaan publik.

Ia juga meminta DPRD Kabupaten Halmahera Selatan mengoptimalkan fungsi pengawasan dengan memanggil pihak perusahaan, pemerintah daerah, dan instansi terkait untuk menjelaskan persoalan ini secara terbuka.

“Jika terbukti ada pelanggaran aturan lingkungan maupun ketentuan pertambangan, sanksi tegas harus diberlakukan—mulai dari sanksi administratif hingga evaluasi izin usaha. Jika pelanggaran berat dan merugikan banyak pihak, pencabutan izin adalah langkah penegakan hukum yang wajar,” ujarnya.

Dr. Arwan menegaskan prinsip utama: pembangunan harus berkeadilan. “Investasi boleh tumbuh, tapi tidak boleh mengorbankan hak rakyat dan kelestarian alam. Negara harus menjaga keseimbangan ini, agar manfaatnya dirasakan bersama, bukan hanya ditanggung oleh warga yang paling dekat dengan lokasi tambang.”

Hingga berita ini diterbitkan, pihak PT Gane Tambang Sentosa (GTS) maupun perwakilan Harita Grup belum menyampaikan tanggapan resmi. Media ini akan terus berupaya menjalin konfirmasi dengan pihak perusahaan demi memenuhi asas keberimbangan sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.