TERNATE, Jhazirah.com – Ketua DPC Partai Gerindra Kota Ternate, Jamian Kolongsusu, menjadi sorotan tajam publik karena dinilai tidak memiliki keberanian politik dan memilih jalan aman. Sikap ini membuat Anggota DPRD Kota Ternate dari Fraksi Gerindra, Nurjaya Hi Ibrahim, harus berjuang sendiri menghadapi persoalan di parlemen tanpa dukungan kuat dari partai.
Dinamika ini mencuat menyusul insiden pengusiran Nurjaya Hi Ibrahim oleh Nurlela Syarif dari Fraksi NasDem di ruang rapat. Peristiwa tersebut mempertanyakan soliditas dan etika kelembagaan, namun respons Fraksi Gerindra dinilai normatif dan minim langkah konkret untuk membela kadernya sendiri.
Dalam konferensi pers yang digelar di Kantor DPRD Kota Ternate, Selasa (28/4/2026), Jamian Kolongsusu menegaskan bahwa pihaknya tidak memberikan dukungan institusional terhadap langkah Nurjaya yang melaporkan dugaan kasus perjalanan dinas ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Menurutnya, laporan tersebut merupakan tindakan pribadi yang tidak melalui koordinasi dengan partai, baik di tingkat fraksi maupun DPC.
“Apa yang dilakukan oleh Nurjaya Hi Ibrahim itu murni langkah pribadi, tidak ada koordinasi dengan partai. Sebagai Ketua DPC yang taat aturan, saya sangat kecewa dengan tindakan ini,” ujar Jamian.
Meski demikian, ia mencoba menyeimbangkan pernyataannya dengan mengatakan bahwa secara moral partai tetap memiliki tanggung jawab.
“Nurjaya adalah bagian dari kami. Secara moral tentu kami tetap bertanggung jawab menghadapi situasi ini,” tambahnya.
Namun, pernyataan tersebut justru dinilai publik sebagai alibi politik. Sikap ambigu yang tidak mendukung secara kelembagaan namun mengaku bertanggung jawab secara moral dipandang sebagai upaya menghindari konflik.
Penilaian ini semakin menguat karena gaya kepemimpinan Jamian yang selama ini dikenal kompromistis dan tidak tegas. Publik menilai ia gagal menunjukkan ketegasan dalam menjaga marwah partai, bahkan dalam persoalan fasilitas kedinasan sekalipun.
Saat ditanya mengenai substansi laporan ke BPK, Jamian mengaku belum bisa menjelaskan banyak hal karena tidak terlibat dan masih membutuhkan pendalaman informasi. Hal ini semakin memperkuat kesan bahwa DPC Gerindra memilih posisi aman tanpa keberanian mengambil sikap.
Meskipun begitu, Jamian memastikan partainya menolak jika polemik ini berujung pada upaya pelaporan balik terhadap Nurjaya ke Badan Kehormatan (BK) DPRD.
“Kalau ditanya apakah kami bersama Nurjaya, tentu kami masih bersama karena dia anggota partai. Tetapi langkah pelaporannya memang tidak melalui mekanisme partai,” pungkasnya.
Kondisi ini akhirnya membuat Nurjaya Hi Ibrahim harus menghadapi persoalan seorang diri. Tanpa dukungan politik yang nyata, ia kini berupaya mencari kejelasan atas insiden yang menimpanya serta laporan yang telah disampaikan.
Peristiwa ini pun memantik simpati luas, berharap DPRD Kota Ternate dapat kembali menjunjung tinggi etika, keberanian, dan keadilan, bukan justru terjebak dalam kompromi politik yang mengorbankan kebenaran.
