APBD Maluku Utara 2025 Segera Direalisasikan, Menunggu Registrasi Kemendagri

SOFIFI, JhaziraMU-Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 Pemerintah Provinsi Maluku Utara tinggal menunggu waktu. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Maluku Utara, Ahmad Purbaya, mengungkapkan bahwa pemerintah provinsi akan segera melakukan perbaikan setelah menerima hasil evaluasi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Purbaya menegaskan bahwa hasil evaluasi dari Kemendagri bersifat wajib dan harus segera ditindaklanjuti. Gubernur bersama Badan Anggaran DPRD Maluku Utara akan menindaklanjuti hasil evaluasi tersebut dengan melakukan penyempurnaan serta penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Gubernur Maluku Utara tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025. Proses ini harus diselesaikan dalam waktu tujuh hari setelah diterimanya Keputusan Mendagri.

“Nanti kita lihat bagaimana evaluasinya dan bagaimana penyelesaiannya. Jika semua sudah selesai, kita akan kembalikan lagi ke Kemendagri untuk diterbitkan nomor registrasi,” ujar Ahmad Purbaya saat dikonfirmasi pada Kamis (9/1/2025).

Mantan Pjs Bupati Halmahera Timur ini berharap penyempurnaan dan penyesuaian dapat berjalan tanpa kendala. “Mudah-mudahan cepat selesai dan tidak memakan waktu lama, agar penerbitan nomor registrasi bisa segera dilakukan,” tambahnya.

Sebelumnya, melalui Surat Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 900.1.1/6002/SETDA tanggal 2 Desember 2024 mengenai penyampaian dokumen RAPBD Tahun Anggaran 2025, Kemendagri telah menerbitkan Keputusan Nomor 900.1.1-5059 Tahun 2024 pada 27 Desember 2024 terkait evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara tentang APBD 2025 dan Rancangan Peraturan Gubernur Maluku Utara tentang Penjabaran APBD 2025.

Dengan penyempurnaan yang segera dilakukan, diharapkan APBD Maluku Utara 2025 dapat segera direalisasikan untuk mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.