HALSEL, Jhazirah.com – Ironi kehidupan kembali mencuat dari Pulau Obi, Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara. Di tengah geliat industri pertambangan dan hilirisasi nikel yang berkembang pesat, masyarakat di wilayah tersebut masih dihadapkan pada persoalan fasilitas dasar, mulai dari listrik yang kerap padam, gangguan jaringan telekomunikasi hingga keterbatasan kuota BBM subsidi.
Kondisi tersebut mendapat sorotan dari Ketua Asosiasi Dump Truck Kecamatan Obi, Azwar Abubakar. Ia menilai, besarnya aktivitas industri di Pulau Obi semestinya berjalan beriringan dengan peningkatan kualitas pelayanan dan infrastruktur dasar bagi masyarakat setempat.
Menurut Azwar, ketimpangan antara pesatnya aktivitas industri dan kondisi fasilitas yang dinikmati masyarakat menjadi persoalan yang tidak bisa terus dibiarkan.
“Daerah kami ini sangat kaya raya. Nikel dikeruk siang dan malam, tetapi coba lihat kenyataan di masyarakat. Kami di sini seperti hidup di zaman batu. Jaringan internet hidup-mati, listrik PLN sering padam, bahkan kuota BBM subsidi juga terbatas,” ungkap Azwar saat ditemui di sela-sela aktivitas operasional armada dump truck, Senin (10/8/2026).
Ia mengatakan, gangguan fasilitas dasar tersebut tidak hanya berdampak terhadap aktivitas rumah tangga, tetapi turut menghambat perputaran ekonomi masyarakat.
Pelaku usaha mikro, aktivitas administrasi perkantoran, komunikasi, hingga sektor transportasi dan logistik yang semakin bergantung pada layanan digital ikut terdampak ketika listrik dan jaringan telekomunikasi mengalami gangguan.
Azwar menilai, masyarakat Obi memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan dasar yang layak. Menurutnya, kehadiran industri berskala besar harus memberikan dampak positif yang nyata bagi masyarakat di sekitar wilayah operasional.
Sebagai representasi pengusaha angkutan lokal, ia mendesak Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan, PLN, penyedia layanan telekomunikasi, serta manajemen perusahaan tambang untuk duduk bersama mencari solusi permanen terhadap persoalan tersebut.
“Kami meminta keadilan. Jangan hanya hasil alam kami yang diperas habis-habisan, tetapi kebutuhan hidup paling mendasar masyarakat lokal justru diabaikan. CSR dan koordinasi antarinstansi harus difokuskan untuk memastikan listrik menyala stabil, jaringan komunikasi tersedia dengan baik, serta kebutuhan BBM masyarakat dapat terpenuhi,” tegasnya.
Ia juga berharap pemerintah tidak hanya melihat Pulau Obi dari sisi kontribusi ekonomi dan investasi, tetapi turut memperhatikan kondisi masyarakat yang berada langsung di sekitar kawasan industri.
Menurutnya, pembangunan seharusnya tidak berhenti pada pembangunan kawasan industri, melainkan juga menyentuh kebutuhan dasar masyarakat secara berkelanjutan.
“Kalau industri berkembang pesat, masyarakat juga harus merasakan manfaatnya. Jangan sampai kawasan tambang terlihat modern, sementara masyarakat di sekitarnya masih kesulitan mendapatkan listrik, jaringan komunikasi dan BBM,” ujarnya.
Azwar meminta pihak terkait memberikan penjelasan secara terbuka mengenai penyebab gangguan listrik dan jaringan telekomunikasi yang dikeluhkan masyarakat, termasuk langkah konkret untuk mengatasinya.
Terkait persoalan BBM subsidi, ia berharap pemerintah dan pihak terkait melakukan evaluasi terhadap kebutuhan masyarakat serta aktivitas ekonomi lokal di Kecamatan Obi agar distribusi dan kuota BBM dapat disesuaikan dengan kebutuhan riil di lapangan.
Hingga berita ini ditayangkan, pihak PLN setempat maupun instansi terkait belum memberikan keterangan resmi mengenai penyebab gangguan listrik, jaringan telekomunikasi serta persoalan kuota BBM subsidi yang dikeluhkan masyarakat.
