SOFIFI, JhaziraMU – Gubernur Provinsi Maluku Utara, Sherly Tjoanda Laos, resmi menunjuk Hairil Hi Hukum sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) Provinsi Maluku Utara.
Penunjukan ini dilakukan sebagai bagian dari langkah strategis reformasi birokrasi dalam rangka menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
Hairil Hi Hukum, yang sebelumnya menjabat sebagai pejabat senior di lingkungan pemerintah provinsi, dinilai memiliki rekam jejak profesional dan integritas yang kuat dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan
Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda menegaskan bahwa tidak ada ruang bagi jual beli jabatan atau pengaruh dari pihak luar dalam penunjukan pejabat strategis di masa kepemimpinannya.
“Saya tidak memberikan mandat kepada siapapun keluarga, teman, atau orang dekat untuk mengatur jabatan dan proyek. Semua penempatan dilakukan atas dasar kompetensi dan integritas. Rakyat membutuhkan kerja nyata, bukan permainan kekuasaan,” tegas Sherly
Penunjukan Plt Kepala BPBJ ini juga sejalan dengan langkah efisiensi dan penataan ulang sistem pengadaan barang dan jasa yang sempat ditunda pelaksanaannya di awal tahun 2025. Pemerintah provinsi saat ini tengah fokus menyusun kembali prioritas belanja daerah yang lebih tepat sasaran dan berdampak langsung pada masyarakat.
Hairil Hi Hukum menyampaikan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan dan berkomitmen untuk bekerja secara profesional serta menjunjung tinggi prinsip transparansi.
“Saya akan memastikan seluruh proses pengadaan dilakukan sesuai regulasi dan mengedepankan prinsip akuntabilitas. BPBJ akan menjadi garda depan dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan efisien,” ujarnya.
Penunjukan ini mendapat sambutan positif dari berbagai pihak, termasuk kalangan masyarakat sipil dan pengamat kebijakan publik, yang berharap langkah ini menjadi awal pembenahan birokrasi secara menyeluruh di Maluku Utara.
